Mengapa Pemerintah (Kemenag) Mengeluarkan Daftar 200 Muballigh Rujukan?

Oleh Suryono Zakka

Memuncaknya radikalisme salah satunya disikapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengeluarkan daftar 200 muballigh rujukan sebagai representasi tokoh moderat. Daftar ini mewakili beberapa ormas diantaranya NU, Muhammadiyah dan MUI.

Walau bertujuan positif, ternyata usaha ini membawa polemik baru diantaranya protes kalangan umat Islam karena dianggap usaha ini hanya akan membawa permasalahan baru, membawa gap (jurang pemisah) antara ulama atau rakyat dan penguasa hingga kecewa karena ada sebagian ulama kebanggaan mereka yang kapasitasnya top dan nge-pop  high quality internasional tidak masuk dalam daftar rujukan.

Apakah usaha Kemenag ini salah?

Dilihat dari tujuan awalnya memang sangat baik yakni usaha membendung radikalisme yang semakin akut dinegeri ini. Dengan memberikan daftar rujukan diharapkan masyarakat dapat memilah dan memilih ulama panutan yang memiliki integritas nasionalisme kebangsaan dan tentunya moderat. Walaupun akhirnya menimbulkan polemik, adalah yang wajar karena setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra.

Mengapa menimbulkan kontra?

Ya, terkesan ulama atau muballigh yang tidak tercantum dalam daftar rujukan Kemenag memiliki pandangan anti terhadap NKRI, anti nasionalisme dan ceramahnya cenderung provokatif.

Apakah benar tafsirnya demikian?

Belum tentu. Buktinya masih banyak ulama moderat yang belum masuk daftar tersebut dan bukan berarti mereka radikal. Masih banyak tokoh-tokoh moderat dari kalangan NU dan Muhammadiyah yang belum masuk daftar rujukan. Jadi, bisa saja daftar rujukan yang diterbitkan Kemenag hanya mewakili beberapa tokoh saja sebab jika dicantumkam semuanya maka tidak akan terhitung jumlahnya. Apalagi yang diterbitkan Kemenag adalah muballigh yang sudah kapasitas nasional bahkan banyak juga yang kapasitas internasional.

Apakah yang sudah terdaftar 200 tokoh muballigh semuanya memang benar-benar moderat dan cinta NKRI?

Harapannya demikian walaupun terkadang antara usaha dan hasil tidak sejalan. Namun jika ternyata ada tokoh yang radikal maka masyarakat bisa meminta Kemenag untuk menggantinya. Dan jika usulan ditolak maka kembali keawal sebagaimana slogan klasik "keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat". Penentu kebijakan hanyalah manusia yang tidak akan luput dari kesalahan.

Bagaimana menyikapi kelompok yang gagal paham?

Ada kelompok yang gagal paham dan tentunya sejak awal sudah anti terhadap pemerintah dengan menuduh muballigh yang terpilih menjadi rujukan sebagai ulama yang gila penguasa bahkan dengan fitnahnya menuduh tokoh-tokoh tersebut gila jabatan, penjilat penguasa dan sebagainya.

Sungguh tuduhan yang sangat keji. Mungkin mereka tidak pernah berfikir bagaimana akan tegaknya NKRI tanpa kerjasama antara ulama atau agamawan dengan pemerintah? Apakah bisa tegak NKRI ini hanya peran ulama saja atau pemerintah saja? Tentu tidak. Dibutuhkan relasi dan hubungan yang baik antara pemerintah dan ulama. Bagaimana jadinya negeri ini jika ulama anti terhadap pemerintah? Bisa morat-marit negeri jika jika ulama kerjanya hanya memprovokasi umat untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Peran ulama dan pemerintah tak dapat dipisahkan dari negeri ini. Maka, jika pemerintah bertugas mengayomi dan melindungi rakyat
sedangkan ulama bertugas mengayomi dan melindungi umat. Jadi sasarannya sama yakni kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah dari segi material atau sejahtera lahiriyah sedangkan muballigh atau ulama dari segi batiniyah yakni kesejahteraan ruhani. Jika pemerintah menyalahi norma keagamaan dan kebangsaan, maka ulama atau agamawan memberikan saran dan nasehat yang membangun dengan ketinggian akhlak dan adab.

Tokoh-tokoh muballigh yang terpilih juga bukan minta dipilih oleh pemerintah apalagi menjilat penguasa. Sungguh tuduhan keji yang sangat buruk dan tidak beradab. Justru seharusnya kita semakin belajar banyak dari mereka. Mereka tanpa minta diupah dan dibayar oleh pemerintah namun memberikan andil yang sangat banyak bagi umat dan bersesuaian dengan misi pemerintah yakni menciptakan perdamaian dan pendidikan agama yang baik.

Bagaimana sikap kita yang belum terpilih dalam daftar rujukan versi Kemenag?

Jangan salah sangka dan prasangka buruk terhadap pemerintah. Umat moderat tidak akan membenci pemimpinnya yang sah. Jika ada perbedaan pendapat dan kontra, maka sampaikanlah dengan cara yang terhormat, beradab, tanpa cacian dan tanpa makian. Jangan merusak citra agama dengan melakukan tindakan yang keji. Bukankah tindakan keji, mencaci dan mencela tidak ada dalilnya dalam agama manapun?

Tetap dukung secara positif program pemerintah. Jangan menambah daftar orang yang kena cyduk karena menebarkan kebencian dan provokasi. Bukankah provokasi dan kebencian tidak ada sumbernya dalam agama manapun. Jika kita sama-sama membenci kelompok radikal maka jangan melakukan tindakan yang hanya akan menyenangkan kelompok radikal.

Positif thinking itu sangat penting agar jiwa kita sehat dan fisik kita tidak penyakitan. Walau anda para muballigh belum tercantum, maka tetap tugas anda untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada umat dan masyarakat. Jumlah 200 tokoh tentu belum memadai jika mereka semua harus terjun dimasyarakat pedesaan dan kampung-kampung. Bukankah keikhlasan tidak perlu membutuhkan nama dan popularitas? Jika mereka tidak sengaja menjadi tokoh yang populer apalagi menjadi rujukan pemerintah maka bagi orang yang ikhlas tentu tidak akan iri apalagi menambah provokasi dan kebencian.

Jika saya belum terpilih dalam daftar rujukan mungkin karena saya masih "radikal", levelnya hanya tingkat RT atau memang belum tercantum yang sewaktu-waktu bisa bertambah. Terus berpikir positif, kalau-kalau saat ditambah nanti nama saya bisa muncul dalam daftar, bukan daftar muballigh rujukan terpopuler tapi berharap bisa masuk daftar tokoh yang masuk surga tanpa hisab. Salam damai dan salam Indonesia Raya.