Oleh Munawir Aziz
Narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia dipenuhi oleh penguasa dan jaringan militer yang melanggengkan heroisme. Sejarah perjuangan kaum santri tidak banyak tercatat, hanya sayup-sayup terdengar. Padahal, dari rahim pesantren, terdapat Laskar Hizbullah, Sabilillah dan segenap laskar pemuda santri yang berjuang untuk kemerdekaan. Gerak juang kaum santri terpinggirkan dari panggung sejarah perjuangan Indonesia. Bagaimana sejarahnya?
Dari panggung perjuangan republik, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan barisan militer yang terdiri dari pemuda santri dan kiai pesantren. Dari tapak jejak mereka, mobilisasi dukungan dari kaum santri dan warga sekitar menjadi menggema. Terlebih, kaum santri berjuang dengan tekad bulat, serta niatan ikhlas untuk menegakkan kemerdekaan di bumi Indonesia. Laskar Hizbullah, dipimpin oleh KH Zainul Arifin Pohan, seorang ahli diplomasi dan pejuang militer dari tanah Barus. Sedangkan, Laskar Sabilillah dikomando oleh Kiai Masykur (1904-1994), sosok alim dari Malang.
Siapakah Kiai Zainul Arifin? Sejarah hidup Zainul Arifin membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak hanya terdiri dari kiprah para kiai dan tokoh Islam asal Jawa. Kiai Zainul, sosok cerdas dan ahli strategi perang asal Barus, menjadi catatan nyata. Zainul Arifin Pohan lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 2 September 1909. Ia merupakan putra tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution. Ketika Zainul Balita, orang tuanya bercerai. Ia kemudian dibawa ibunya pindah ke Kotanopan, kemudian berdiam di Kerinci, Jambi. Di Kerinci, Zainul menyelesaikan Hollands Indische School (HIS) serta sekolah menengah calon guru, Normal School.
Pada usia 16 tahun, Zainul Arifin merantau ke Batavia (Jakarta). Di kota ini, dengan berbekal ijazah HIS, dia diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) Pejompongan, Jakarta Pusat. Setelah keluar dari Gementee, ia bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat. Balai pendidikan ini, bertempat di kawasan Masteer Cornelis (Jatinegara). Keahilan diplomasi dan kepiawaian bahasa Belanda, juga mengantar Zainul sebagai pemberi Bantuan Hukum bagi orang Betawi, yang saat itu dinamakan Pokrol Bambu.
Karirnya dalam organisasi Nahdlatul Ulama, dimulai sebagai kader Gerakan Pemuda Anshor. Bersama Djamaluddin Malik (1917-1970), seorang tokoh film nasional, Zainul bergabung dalam barisan pemuda Nahdlatul Ulama. Dari Anshor, karena keahlian berdiplomasi dan kecerdasan komunikasi, ia dekat dengan Kiai Wahid Hasyim (1914-1953), Kiai Mahfud Shiddiq (1906-1944), Muhammad Ilyas dan Abdullah Ubaid. Selang beberapa waktu, Zainul Arifin kemudian menjadi Ketua Konsul NU Jatinegara (Masteer Cornelis), serta kemudian menjadi Ketua Majelis Konsul NU Batavia, hingga masuknya Jepang pada 1942.
Pencetus sistem RT
Ketika Jepang masuk ke Indonesia, strategi politik ormas Islam berubah haluan. Jika dengan Belanda, posisi ormas Islam berseberangan dengan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Jepang menggunakan strategi berbeda dengan mendekati pemimpin-pemimpin ormas Islam. Jepang mengajak ormas Islam sebagai bagian dari pendukung Nippon, sebagai saudara tua di Asia. Inilah startegi politik dan militer Jepang untuk mencengkeram kawasan Asia, terutama Asia Tenggara dalam perang melawan Sekutu.
Di bawah kendali Jepang, terjadi perombakan struktur politik serta ritme organisasi Islam. Pada waktu itu, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ketika itu, Jepang memberi kewenangan organisasi Islam untuk melebarkan sayap dan lebih aktif dalam pemerintahan. Kiai Zainul Arifin, mengusulkan pembentukan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga. Pada awalnya, tonarigumi dibentuk di Jatinegara, kemudian melebar untuk diadopsi ke sebagian besar desa di Jawa. Kiai Zainul Arifin dengan jeli melihat pentingnya sistem komunikasi antarwarga setingkat RT. Dengan demikian, kultur dan hubungan komunikasi antar warga terjaga dengan baik.
Ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka membutuhkan dukungan pasukan untuk menguatkan militer di kawasan Asia. Semula, Pemerintah Jepang, melalui Abdul Hamid Nobuharu Ono, meminta agar Kiai Wahid Hasyim mengerahkan santri-santri masuk ke Heiho, sebagai tentara cadangan yang akan dikirimkan ke Birma dan Kepualaun Pasifik. Akan tetapi, Kiai Wahid tidak menerima tawaran itu. Untuk menampik permintaan Jepang, Kiai Wahid dengan startegi diplomasinya mengusulkan tawaran cerdas: Pertama, latihan kemiliteran yang diberikan kepada santri lebih baik untuk pertahanan dalam negeri. Kiai Wahid merasa bahwa, mempertahankan tanah air negeri sendiri, akan lebih meningkatkan semangat pemuda santri.
Kedua, pertempuran yang menghadapi tentara sekutu, lebih baik dihadapi oleh prajurit profesional, yakni tentara Dai Nippon. Sedangkan, jika menggunakan tentara yang tidak profesional hanya akan menyulitkan tentara Jepang sendiri. Ketiga, jika PETA (Pembela Tanah Air) ditunjukkan untuk pemuda nasionalis, sudah semestinya ada wadah bagi pemuda santri untuk latihan kemiliteran (Zuhri, 1974; 1987). Sedangkan, Hairus Salim (2004: 41) menambahkan satu alasan diplomatis dari Kiai Wahi Hasyim, terutama mengapa harus ada satu wadah untuk latihan kemiliteran bagi santri, yakni adanya kewajiban berperang untuk mempertahankan agama Allah (jihad fi sabilillah).
Pada latihan awal, pemuda santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah digembleng oleh Kapten Yanagawa, yang juga melatihan PETA. Latihan ini berlangsung di Cibarusah, Jawa Barat. Latihan militer pemuda santri, berlangsung selama tiga bulan, yang dipimpin oleh para Sydanco PETA. Kemudian, setelah latihan usai, 500 kader ini kemudian kembali ke desa masing-masing, untuk melatih kader-kader pemuda santri di kawasan setempat. Salim (2004), mencatat bahwa hingga akhir rezim Jepang di Indonesia, tercatat sekitar 50.000 angota laskar Hizbullah yang telah mendapatkan latihan militer.
Latihan perdana Laskar Hizbullah, tanggal 28 Februari 1945, yang dihadiri oleh Gunseikan, para perwira Jepang, Pimpinan Pusat Masyumi, Pangreh Raja dan pejabat terkait diumumkan betapa misi Hizbullah adalah untuk berjuang bersama Dai Nippon, melawan musuh yang zalim. Gunseikan, dalam pidatonya, menegaskan bahwa:
"Berhubung dengan nasib Asia Timur Raya, maka masa sekarang adalah masa yang amat penting yang belum pernah dialami atau terjadi di dalam sejarah. Dalam saat yang demikian itu telah bangkit segenap umat Islam di Jawa, serta berjanji akan berjuang "luhur bersama dan lebur bersama" dengan bala tentara Dai Nippon. Buktinya, ialah pembentukan barisan musa Islam yang bernama Hizbullah. Dengan demikian lahirkan tujuan untuk menghancurkan musuh yang zalim dan perjuangan dengan segenap jiwa dan raga, maka saya sangat gembira membuka latihan pusat Barisan Hizbullah ini... (Latif, 1995: 20, Salim, 2004: 42).
Dengan demikian, yang dimaksud oleh pemerintah Jepang bahwa musuh bersama dari bangsa Indonesia dan Jepang, merupakan tentara sekutu yang berusaha menjajah Asia. Jepang merasa sebagai pembebas bangsa Asia, hingga menyebut diri sebagai "Saudara Tua" bangsa Asia. Oleh Kiai Wahid Hasyim, pelatihan militer dimaksudkan untuk menguatkan barisan santri jika nantinya Indonesia sudah saatnya menjemput kemerdekaan. Benar saja, pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, disusul dengan peristiwa demi peristiwa yang membutuhkan konsolidasi dan kekuatan militer, di antaranya pada peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya.
Mengabdi untuk negeri
Ketika para pemimpin bangsa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Hindia Belanda tidak rela atas keputusan politik ini. Hindia Belanda tetap ingin menguasai Indonesia sebagai ladang ekonomi dan jajahan politik. Keinginan Belanda, terbukti dengan hadirnya tentara Sekutu, serta tentara NICA (Netherlands Indische Civil Administrative). Tentu saja, kedatangan tentara ini membuat warga Indonesia marah. Kota Surabaya dan beberapa kota lain menjadi saksi kemarahan warga ketika tentara Sekutu mengintimidasi. Pada 19 September 1945, terjadi perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Peristiwa ini, sekaligus menjadi tanda kemarahan rakyat atas invasi tentara sekutu dan NICA.
Situasi negeri menjadi kacau dan warga menjadi tersulut kemarahan karena intimidasi tentara Sekutu. Situasi pertahanan negara sedang diuji, apalagi ketika negara Indonesia baru saja merdeka. Sistem birokrasi, pemerintahan dan barisan militer masih sangat lemah. Pada saat itulah, laskar-laskar santri memainkan peran penting untuk mengkonsolidasi kekuatan rakyat. Pada 22 Oktober 1945, para kiai menyatakan rumusan tentang Resolusi Jihad. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk menggemakan Resolusi Jihad. Fatwa Kiai Hasyim inilah yang kemudian melecut semangat santri dan warga di kawasan Jawa Timur, dan kawasan lainnya untuk berjuang melawan penjajah.
Pada 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya. Pasukan Sekutu di kota Surabaya, terdiri atas 5000 pasukan dari kesatuan 49 Infanteri di bawah pimpinan Jenderal AWS Mallaby (1899-1945). Pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Api semangat kaum santri dan warga membara, dengan dukungan para kiai dan kuatnya jaringan laskar. Puncaknya, 10 November 1945, pemuda santri dan warga sekitar Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Sekutu, dengan tewasnya Jendral AWS Mallaby pada peristiwa sebelumnya, 30 Oktober 1945.
Kiai Zainul Arifin memainkan peran besar pada episode perjuangan bangsa Indonesia, baik pra maupun pasca kemerdekaan. Perjuangan laskar Hizbullah yang dikomando Kiai Zainul Arifin pada peristiwa November 1945 di Surabaya dikenang sebagai peristiwa heroik. Masa setelah kemerdekaan menjadi ujian bagi pejuang negeri. Kiai Zainul Arifin terus bergerak untuk mengomando laskar santri,
barisan Hizbullah untuk berkoordinasi dengan tentara pimpinan Jendral Soedirman (1916-1950).
Dalam catatan Saifuddin Zuhri (2001: 355), beberapa pemimpin cabang Laskar Hizbullah sering berkumpul bersama di Yogyakarta, karena panggilan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (parlemen). Kiai Zainul Arifin, sebagai Ketua Markas Tertinggi Hizbullah, juga sering bertandang ke Yogyakarta untuk rapat. Selain itu, ada juga Wahib Wahab (Hizbullah Surabaya), Abdullah Siddiq (Hizbullah Jember), Amir (Hizbullah Malang), Bakrin (Hibzullah Pekalongan), Munawar (Hizullah Solo) dan Saifuddin Zuhri (Hizbullah Magelang). Mereka berkumpul untuk mengabdi pada negeri, sekaligus mengonsolidasi barisan laskar santri.
Ketika terjadi agresi militer II pada Desember 1948, pasukan Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta, serta menahan Soekarno Hatta. Tentu saja, pada masa krisis ini, BP KNIP tidak berfungsi secara maksimal. Kiai Zainul Arifin, kemudian terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa, bagian dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada masa ini, Zainul Arifin bertugas mengkonsolidasi laskar-laskar militer untuk membantu tentara untuk bergerilya di bawah komando Jendral Soedirman.
Ketika kondisi sudah aman, serta pemerintah RI memegang kendali, terjadi penyatuan seluruh elemen laskar militer ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kiai Zainul Arifin dipercaya sebagai Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI, karena jasa besarnya pada masa perjuangan. Akan tetapi, ketika banyak mantan anggota Hizbullah yang tidak bisa diterima sebagai anggota TNI karena alasan ijazah formal serta tidak mendapat pendidikan modern, Zainul memilih mengundurkan diri. Inilah jiwa besar Kiai Zainul Arifin dalam berjuang untuk mengomando pasukan pemuda santri.
Kiai Zainul Arifin memilih jalan pengabdian, ia berkiprah di jalur politik sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS, lalu wakil Partai Nahdlatul Ulama pada 1952. Pda 1953, Kiai Zainul Arifin menjadi Wakil Perdana Menteri (Waperdam) pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Prestasi besar Kiai Zainul Arifin, pada 1955 ketika Pemilu, berhasil mengantarkan Partai NU menjadi sebagai tiga besar pemenang, dengan mendapat 45 kursi, dari sebelumnya 8 kursi. Kiai Zainul Arifin bersama Kiai Wahab Chasbullah dan beberapa kiai lain, bekerja keras untuk mengerahkan stategi politik demi Nahdlatul Ulama dan pesantren.
Sebagai pemimpin laskar militer santri, dengan keahlian diplomasi, dukungan politik dan luasnya jaringan, Kiai Zainul Arifin juga dekat dengan presiden Soekarno. Pada 1955 ia pernah bersama Soekarno pergi haji ke tanah suci. Sebagai tamu kenegaraan, Kiai Zainul Arifin diberi hadiah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi.
Pasca pemilu 1955, Kiai Zainul Arifin juga mendapat amanah menjabat anggota Majelis Konstituante. Lembaga ini akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada 5 Juli 1959 karena gagal merumuskan UUD baru. Setelah dekrit dikeluarkan Soekarno, konsitusi Indonesia dinyatakan kembali pada UUD 1945. Pada masa inilah, dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin, dengan kekuasaan pada diri Soekarno, yang bersikeras menerapkan paham NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) pada satu barisan politik. Di tengah situasi ini, suhu politik meningkat karena pengaruh kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan Soekarno, terutama pihak partai Islam yang menolak PKI.
Pada 14 Mei 1962, suhu politik meningkat tinggi, ketika Shalat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, Kiai Zainul Arifin tertembak oleh aksi pembunuh yang ingin menyerang presiden Soekarno. Kiai Zainul wafat pada 2 Maret 1963, di RSPAD Gatot Soebroto setelah menderita sakit selama sekitar 10 bulan. Negeri berduka atas wafatnya komandan laskar santri yang berjuang untuk negeri, sosok santri yang tulus mengabdi di bumi pertiwi.
Penulis adalah Wakil Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, peneliti Islam Nusantara. (Twitter: @MunawirAziz)
Referensi:
Ario Helmy. KH. Zainul Arifin Pohan, Panglima Santri: Ikhlas Membangun Negeri. Jakarta: Pustaka Compass. 2015.
Hairus Salim. Kelompok Paramiliter NU. Yogyakarta: LKIS. 2004.
M. Hasyim Latief. Laskar Hizbullah: Berjuang Menegakkan Negara RI. Jakarta: LTN PBNU, 1995.
Saifuddin Zuhri. Guruku Orang-Orang Pesantren. Yogyakarta: LKIS. 2001
Tashadi. Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah: Divisi Sunan Bonang. Yayasan Bhakti Utama. 1997.
No comments:
Post a Comment