Siapa tidak iri hati dengan NU, kelompok yang dituduh tradisional, konservatif, ortodoks yang baru berdiri sebagai partai tahun 1952, tetapi ketika diselenggarakan Pemilu 1955 bisa menempati urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi. Bahkan yang paling terpukul adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang mengklaim sebagai partai modern, intelek, progresif dan sebagainya, tetapi terdepak dari gelanggang politik nasional karena tidak mendapat simpati dari rakyat. Padahal pemilihan sangat bebas dalam sistem demokrasi parlementer yang liberal.
Bahkan Sutan Sjahrir ketua partai itu dengan tegas merumuskan demokrasi ala PSI yaitu demokrasi liberal yang disebut dengan demokrasi parlementer itu mengaku berbeda dengan PKI yang suka kekerasan, partainya berjuang dengan melalui jalur pemilu. Tetapi setelah Pemilu kalah ternyata menempuh jalur kekerasan militer dengan melakukan pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), bersekongkol dengan negara-negara kapitalis-imperialis, Amerika, Inggris, Belanda dan sebagainya, mendapatkan pasokan dana, senjata dan logistik untuk menyerbu negaranya sendiri. Ironis Demokrasi Parlementer yang diidealkan diubah sendiri menjadi demokrasi militer, demokrasi bersenjata.
Dengan tegas Sjahrir mengatakan bahwa berbeda dengan pemberontakan DI-nya Daud Berueh ataupun DI-nya Kahar Muzakkar yang bersifat kedaerahan, maka pemberontakan PRRI ini tidak hanya pemberontakan daerah Sumatera tengah dan Minahasa saja, tetapi merupakan pemberontakan seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Sjahrir tahu ada pemberontakan PRRI dan mendukung pemberontakan itu. Karena itu sangat aneh kalau para sejarawan hingga saat ini masih mengatakan bahwa Sjahrir ditahan oleh rezim Soekarno tanpa kesalahan. Kesalahan Sjahrir tidak hanya membiarkan, tetapi malah mendukung pemberontakan PRRI.
Bahkan menurut kesaksian KH Saifuddin Zuhri, sebelum PSI dan Masjumi dibubarkan tahun 1960, Sjahrir dipanggil Bung Karno, tetapi tidak pernah mengakui kesalahannya, tidak pula mau mengutuk pemberontakan PRRI. Dalam menghadapi PRRI ini Bung Karno memilih jalan damai, mengajak berdialog mereka, sangat berbeda dengan sikap Bung Hatta. Walaupun pengunduran diri Hatta 1956, sering dijadikan alasan PRRI melakukan pemberontakan. Tetapi Hatta bersikeras PRRI harus ditumpas karena telah mendirikan negara dalam negara, ini tindakan makar yang harus dilawan. Bung Karno setelah gagal negosiasi dengan mereka baru mengikuti saran Hatta untuk membasmi pemberontak PRRI. Sjahrir marah pada Bung Karno, tidak marah pada Bung Hatta yang menyuruhnya.
Walaupun terlibat dalam PRRI tetapi PSI masih membiarkan wakilnya duduk di parlemen dan konstituante. Di situ para partai pemberontak itu menjadi bahan sindiran dan cemooh bahkan kutukan dari partai lain yang lebih nasionalis. Sebagai partai yang nasionalis NU juga menggap pemberontakan itu tindakan salah, harus dilawan, karena mengancam keselamatan Negara.
Sementara itu Sjahrir melihat partai yang tidak setuju dengan PRRI, seperti PNI dan Partai NU sebagai partai oportunis yang hanya membonceng pemerintah, takut pada militer dan takut posisinya digeser Presiden Soekarno. Kalau melihat kejanggalan tidak berani protes tetapi hanya menggerutu, begitu tuduhnya. Selama tahun 1960-an di panggung kekuasaan, NU tidak hanya membebek, tetapi berani kritis pada Bung Karno, dan tetap gigih menghadapi dominasi PKI, ketika partai lain sudah terkapar, kehilangan legitimasi, kehilangan hak moral untuk berkuasa lagi.
Tentu saja tuduhan Sjahrir itu mengada-ada dan hanya memfitnah untuk menutupi kelemahannya sendiri. NU duduk di singgasana kekuasaan pada saat itu bukan mendompleng, seperti ketika Sjahrir menjadi perdana menteri yang tidak melalui pemilu, tetapi ditunjuk. Sebaliknya NU tampil di panggung kekuasaan baik sebagai wakil perdana menteri maupun menteri adalah hasil dukungan rakyat, hasil perjuangan selama Pemilu. Jadi atas prestasi sendiri dan dana sendiri, sementara partai pemberontak mendapatkan dana kampanye jutaan dollar dari luar negeri..
NU duduk di kekuasaan bukan atas jasa Soekarno, tetapi hasil perjuangannya sendiri, karena itu kalau kebijakan Bung Karno berbeda dengan NU tidak segan segan NU melawannya. Ketika PKI mengklaim sebagai partainya orang komunis dan orang-orang yang tidak berpartai, NU menentang kebijakan PKI itu dihadapan Bung Karno. NU menolak keras keinginan Bung Karno membentuk kabinet berkaki empat dengan melibatkan komunis. NU juga dengan keras menentang pembangunan menara Bung Karno, karena pembangunan Istiqlal perlu lebih diutamakan, usul itu diterima. Ketika PKI melakukan pemberontakan dan NU menyerang PKI, Bung Karno marah Pada NU, maka pimpinan NU menjawab bahwa bukan NU yang menyerang PKI, tetapi PKI-lah yang selama ini menyerang NU.
Kalaupun suatu saat NU mendukung kebijakan Bung Karno, itu bukan karena membebek atau oportunis, tetapi karena secara prinsipil tindakan dan kebijakan itu benar, seperti pelaksanaan darurat perang, karena Indonesia sedang digoncang pemberontakan seperti DI-TII, termasuk PRRI yang didukung PSI. Juga NU setuju kembali pada UUD 1945 serta setuju terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin, karena dirasa demokrasi itu yang dianggap relevan, bukan demokrasi parlementer yang liberal.
Kader NU mesti mengerti sejarah ini secara proporsional, sebab seluruh sejarah dirumuskan berdasarkan perspektif eurocentrism yang selalu merendahkan NU. Cara pandang itulah yang digunakan Sjahrir dan aktivis PSI sampai sekarang. Sejarah harus diluruskan, agar generasi muda tidak terkecoh seperti sekarang ini. Bukan NU yang membonceng, dan hanya bisa mendompleng, hanya bisa menggerutu, mengatakan menempuh jalan parlementer tetapi dalam keadaan terpaksa melakukan pemberontakan. Bukan. Sebagai pendiri dan perumus ideologi bangsa, NU selalu setia membela negeri ini.
Lalu apa hubungannya Prabowo dengan PSI, dan apa alasannya warga NU menolak Prabowo? Simak alasan berikut ini
*Penyebab Prabowo ditolak mayoritas kaum Santri*
Saya mencoba memahami kenapa penolakan terhadap Prabowo Subianto begitu kuat, di antaranya:
1. Ayah Prabowo Subianto, Prof. Soemitro Djojohadikusumo adalah tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada masanya. Prof. Soemitro, meskipun populer dikenal sebagai Begawan Ekonomi pada masa Orde Baru, diketahui pernah mendukung pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera.
2. PSI punya cerita sendiri dengan Nasakom pada era tahun 1960-an. Beberapa informasi menyebutkan hubungan tidak harmonis antara Soekarno dengan Sutan Sjahrir dan tokoh-tokoh PSI lainnya, termasuk ayah Prabowo. Situasi juga memengaruhi hubungan sekutu Soekarno dengan PSI.
3. Seorang kyai asal Jawa Barat, pernah mengatakan bahwa musuh kaum santri itu ada dua, yaitu wahabi dan sosialis.
4. Pada masa kekuasaan Orde Baru, tokoh-tokoh PSI banyak yang direkrut ke lingkaran kekuasaan, di antaranya adalah Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Dari kalangan Islam, kalangan Muhammadiyyah diberi ruang yang besar untuk mengelola bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Sedangkan kalangan santri, bisa dikatakan tidak mendapat tempat di lingkaran kekuasaan.
5. Prabowo mendapat tempat di lingkaran kekuasaan dengan menikahi puteri daripada Soeharto. Prabowo dianggap sebagai penjaga semua kebijakan Soeharto, khususnya di bidang keamanan.
6. Di sisi lain, kalangan santri pernah mengalami pengalaman traumatik dengan Orde Baru. Dimulai dari upaya mengikat NU pada Muktamar Situbondo, memecah NU pada Muktamar Cipasung dan terakhir pembunuhan para kyai di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur.
7. Prabowo dianggap menanggung semua beban sejarah masa lalunya. Ditambah lagi, secara kultural tokoh-tokoh PSI mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh Masyumi.
8. Kedekatan Prabowo dengan generasi muda Masyumi, membuka luka lama kalangan santri dengan kalangan Masyumi.
9. Pada era 90-an, tokoh-tokoh Masyumi diketahui membuka pintu masuk, bagi kalangan Wahabi untuk mengembangkan dakwah di Indonesia.
sumber: https://www.cahayadakwahnu.com/2018/10/ketika-psi-menghina-politik-nu.html?m=1
No comments:
Post a Comment