Hasil pertemuan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto dan beberapa petingi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018) terkait pembakaran bendera HTI oleh oknum Banser diplintir oleh HTI dan FPI.
Kemendagri cuci tangan atas pertanyaan FPI apakah itu bendera HTI atau bukan, Kemendagri beralasan karena memang bukan ranahnya namun hal ini bisa Clear, jika Kemenhukham yg menjawab, hal ini yang pada akhirnya diplintir oleh FPI bahwa pemerintah dan Ormas Islam termasuk PBNU bersepakat atas bendera Tauhid.
Hal ini yang kemudian seakan-akan HTI dan sekutunya, yakni FPI mendapatkan legitimasi yuridis terhadap bendera HTI yang diklaim sebagai bendera Tauhid, dan efeknya adalah, HTI dan kawan-kawannya akan bebas lagi mengibarkan benderanya sebagai sebuah politik identitas untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia.
Lihat beberapa akun corong HTI di Instagram, hari ini langsung melancarkan meme-meme provokativ bahwa pengibaran bendera HTI tidak menyalahi hukum, bahkan yang menyitanya yang bisa dijerat Pidana. Ini sangat berbahaya.
Pada kesempatan pertemuan itu, padahal Kemenpolhukam menekanan bahwa aksi Bela tauhid sudah ditunggangi kepentingan politik dan HTI (Setelah pemutaran Video dilakukan) bukan lagi aksi bela tauhid.
Seharunya, Kemenpolhukam mengklarifikasi framing busuk HTI dan FPI ini agar tidak menjadi persoalan yang lebih besar dikemudian hari pada Bangsa ini. (NU).
Link asal : http://tribunkita.com/framing-busuk-fpi-atas-hasil-dialog-kebangsaan-ormas-bersama-menko-polhukam/
No comments:
Post a Comment