Sterilkan Masjid dari Kelompok Takfiri dan Kampanye Politik!

Oleh Suryono Zakka

Merebaknya kelompok takfiri menguasai masjid bukan hal yang baru. Sejak tumbuh pesatnya kelompok takfiri, masjid tidak lagi tempat yang steril untuk beribadah. Kelompok takfiri meelakukan perebutan dan penguasaan masjid yang selama ini milik kalangan Islam moderat.

Langkah penguasaan masjid untuk menyebarkan ideologi takfiri sangat beralasan karena masjid diyakini sebagai tempat yang ideal dan praktis dalam mempengaruhi massa dan menyebarkan ideologi. Bagi masyarakat yang tidak paham tentang gerakan ideologi, akan menjadi mangsa dan sasaran.

Bagi kelompok takfiri, penguasaan masjid adalah langkah yang sangat strategis dan bebas hambatan dalam menyebarkan ideologi. Dengan menjadi imam beserta kajian-kajian yang dibungkus agama maka begitu mudahnya tanpa sadar masyarakat akan terbawa dan terindoktrinasi menjadi radikal.

Gerakan takfiri melalui Gerakan Ambilalih Masjid (GAM) semakian kian santer karena lemahnya pengawasan masjid oleh kalangan Islam moderat seperti NU. Dengan cuma-cuma, alasan kajian dan lemahnya manajemen masjid sehingga upaya penyebaran gerakan takfiri semakin meluas tak terkendali.

Santai tapi pasti, masyarakat kita dijejali dengan ideologi radikal yang pada endingnya masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas amaliyah karena dianggap bid'ah, sesat, musyrik dan tidak ada dalilnya. Jika sudah seperti ini, yang menjadi tumbal adalah masyarakat awam yang tidak cukup pengetahuan agama.

Selain kelompok takfiri anti amaliyah, massifnya penguasaan masjid juga dilakukan kelompok anti NKRI. Kelompok radikal HTI, walau sudah dibekukan namun propaganda mereka dalam mempengaruhi masyakat tidak berhenti. Simbol-simbol, logo dan jargon-jargon khilafahisme masih bertebaran luas. Tak jarang, pamflet, buletin dan selebaran brosur konten khilafah ditemukan dimasjid-masjid.

Menjelang Pilpres ini, aktivitas masjid juga semakin dicemari dengan iklan dan nuansa politik. Gerakan untuk memilih dan menolak tokoh tertentu ditemukan terpampang dimasjid. Belun lagi, mafia-mafia politik yang bertopeng agama, berjubah agamis dan berkedok ayat suci menawarkan kampanye politik untuk mendukung paslon tertentu.

Kelompok berpolitik dimasjid ini berkilah bahwa Islam mengakomodasi seluruh hal termasuk politik, rasulullah membahas politik dimasjid bahkan tuduhan bahwa orang yang anti politik dimasjid tidak paham tentang agama. Untuk menjawab argumen "pengotoran" masjid dari mafia politik ini, maka cukup di ajukan pertanyaan benarkah rasulullah membahas politik  praktis seperti Pilpres dan Pilkada dimasjid? Sejak kapan rasulullah menjadi juru kampanye, ketua partai atau ketua demo? Benarkah orang yang anti politik dimasjid tidak paham agama? Padahal yang menolak politisasi masjid digemakan oleh para ulama moderat kaliber dunia seperti Grand Syaikh Al-Azhar Ahmad Thayyib, Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin, Habib Umar bin Hafidz dan ulama moderat lainnya.

Masjid terdiri dari komunitas masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, berbeda pilihan politik yang sudah dilindungi undang-undang sehingga tidak mungkin masyarakat dipaksa untuk memilih pilihan imamnya, khatibnya atau takmirnya.

Mengutip ungkapan Grand Syaikh Al-Azhar, Syaikh Ahmad Thayyib bahwa orang yang menjadikan agama sebagai kumpulan politik akan menimbulkan dua mafsadat yakni agama menjadi jelek dan politik menjadi buruk.

Jika agama dijadikan komoditas politik maka Islam akan menjadi jelek karena Islam akan menjadi agama politik dan ladang perebutan kekuasaan. Islam menjadi kerdil dan bobrok karena Islam hanya dijadikan tameng politik yang jauh dari nilai-nilai hidup dan nilai-nilai perdamaian. Jika politik dicampurkan dengan agama maka politik menjadi jelek karena manusia tidak akan berfikir rasional padahal dalam menangani urusan politik dibutuhkan rasionalitas atau kerja nyata dn bukan sekedar jargon-jargon agama.

Agama memang membahas politik dalam arti politik keumatan bagaimana umat bisa bangkit, beradab dan berkualitas dengan daya saing, bukan urusan politik praktis seperti kampanye Pilpres dan Pilkada. Apa jadinya jika imam, takmir masjid dan khatibnya menawarkan iklan dan promo pilihan presidennya dimasjid? Bisa dipastikan jamaah akan kocar-kacir, baku hantam dan perang.

Menyikapi dari dua permasalahan diatas yakni gerakan takfiri penguasaan masjid dan mafia politik sehingga mencemari kesakralan masjid, ada beberapa hal yang perlu kita upayakan yakni:

1. Menjaga penuh aktivitas masjid kita dengan manajemen yang solid dengan memperbanyak aktivitas agama dimasjid sehingga tidak ada kesempatan kelompok asing membawa ideologi takfirinya kemasjid.
2. Segera laporkan kepada pihak berwajib atau tokoh agama jika ada kelompok asing yang menyusup sehingga menebarkan ideologi kebencian dan takfiri agar tidak semakin meresahkan. Termasuk melaporkan mereka yang mempromosikan ideologi khilafah beserta agen-agen khilafahnya.
3. Segera konsultasi kepada tokoh agama seperti kiai dan ulama setempat jika ada orang-orang yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan akidah dan amaliyah Ahlussunnah Wal Jamaah agar masyarakat tidak semakin tersesat yang kemudian menyesatkan pula orang lain.
4. Bagi tokoh agama, hadapi kelompok-kelompok radikal takfiri dengan hujjah-hujah yang kuat dan tegas karena seindah apapun ideologi radikal yang mereka kemas hanyalah kepalsuan dan pendapat yang lemah yang sangat mudah untuk dipatahkan.
5. Sangat perlunya tokoh agama memahamkan masyakarat tentang dalil-dalil amaliyah sehingga tidak dapat disesatkan atau membentengi masyarakat dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air agar tidak menjadi kelompok pembenci dan pemberontak negara.
6. Tugas kita bersama seluruh elemen untuk bersama-sama menangkal ideologi takfirisme, menjaga NKRI dan mensterilisasi masjid dari kampanye politik.

Agar kita tidak kecolongan dan dikibuli oleh kelompok takfiri dan mafia politik, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ungkapan ini bisa kita jadikan pelajaran agar kita bisa lebih solid lagi dalam menjaga negeri ini dari serangan-serangan kelompok makar, gagal kandidat dan kelompok perusak NKRI.